Polemik mengenai PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), salah satu anak usaha BUMD Pemprov Jawa Timur PT Petrogas Jatim Utama (PJU), kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat. Sejumlah pihak kembali menyoroti isu konsesi hingga penyertaan aset yang dianggap mengarah pada upaya mengusik stabilitas perusahaan.
Merespons situasi tersebut, aktivis Kota Probolinggo, Agus Cahyo, menyampaikan keprihatinan sekaligus penegasan bahwa DABN merupakan perusahaan daerah yang selama ini memberikan kontribusi nyata, terutama melalui setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.
“DABN ini BUMD yang jelas memberikan manfaat bagi masyarakat melalui PAD. Sebagai putra daerah, kita harusnya mendukung sambil tetap kritis jika ada penyimpangan, bukan terus-menerus mengusik,” ujar Cahyo kepada SuaraProbolinggo, Rabu (3/12/2025).
Cahyo kemudian menceritakan bahwa beberapa waktu lalu ia pernah diajak bergabung dalam aksi damai yang digagas salah satu ormas di Probolinggo. Namun aksi itu batal, dengan alasan seluruh tuntutan yang diajukan telah diterima.
“Kalau tuntutan sudah diterima, logikanya masalah selesai. Tapi sekarang justru isu baru kembali diangkat, dan lagi-lagi menyasar DABN. Ini menimbulkan tanda tanya besar, jangan-jangan ada kepentingan tertentu yang belum terpenuhi,” jelasnya.
Menurut Cahyo, pola serangan terhadap DABN terlihat tidak lagi bersifat konstruktif, melainkan mengarah pada upaya menekan perusahaan daerah tanpa dasar yang kuat. Ia menilai kondisi seperti ini berpotensi mengganggu kinerja perusahaan yang selama ini berjalan baik.
“Saya tahu betul apa motif dan tujuan pihak-pihak tersebut. Kalau memang ingin mengawal, lakukan secara profesional dan sesuai aturan, bukan dengan menakut-nakuti atau menyerang secara tidak proporsional,” tegasnya.
Sebagai aktivis sekaligus warga asli Kota Probolinggo, Cahyo menegaskan dukungannya terhadap DABN dan seluruh BUMD yang menopang pembangunan Jawa Timur. Ia menilai bahwa keberhasilan BUMD akan kembali memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
“PAD yang disetor DABN itu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Kalau perusahaan ini terus diganggu, itu sama saja menghambat pembangunan. Kita sebagai putra daerah seharusnya ikut menjaga, bukan malah melemahkan,” pungkasnya.
