Probolinggo-Suara desakan agar Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kembali menggema. Kali ini datang dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (DPD LSM LIRA) Kabupaten Probolinggo.
Dalam konsolidasi yang digelar Minggu, 14 September 2025, Bupati LIRA Kabupaten Probolinggo, Salamul Huda, SH, menegaskan bahwa pihaknya mendesak Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo untuk membangun tata kelola pemerintahan yang benar-benar transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik-praktik penyimpangan.
“Pemerintahan harus benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan menjadi sarang kepentingan segelintir elit. Kami akan mengawal agar Kabupaten Probolinggo terbebas dari KKN,” tegas Salamul Huda.
Abdurrohman Sekda Lira mengatakan
mari kita jadikan konsolidasi ini sebagai momentum: memperkuat barisan, menyatukan gerak, dan meneguhkan komitmen. Jika LIRA solid, maka suara rakyat semakin lantang. Jika rakyat berdaya, maka Kabupaten Probolinggo bukan hanya semakin SAE, tapi juga menjadi daerah yang benar-benar membanggakan bagi kita semua dan generasi mendatang. ungkapnya
Selain fokus pada isu KKN, hasil musyawarah bersama Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) se-Kabupaten Probolinggo juga merumuskan agenda pengawasan publik. LIRA berkomitmen melakukan kontrol terhadap:
- pembangunan di Kabupaten Probolinggo,
- pengelolaan Dana Desa agar transparan,
- serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata, pajak, dan kontribusi lainnya.
Di samping itu, LIRA juga melakukan restrukturisasi keanggotaan dan peningkatan kualitas SDM pengurus untuk memperkuat kapasitas organisasi.
Dengan sikap kritis ini, LIRA menegaskan diri sebagai mitra rakyat yang siap mengawasi jalannya pemerintahan di Kabupaten Probolinggo.
