Probolinggo, 16 Agustus 2025 — Dugaan penyalahgunaan bantuan sosial kembali mencuat di Desa Plaosan, Kabupaten Probolinggo. Kali ini, bukan hanya dana Program Keluarga Harapan (PKH) melalui kartu ATM, tetapi juga bantuan pangan berupa beras yang diduga tidak disalurkan secara utuh kepada penerima.
Sejumlah warga menuding beberapa RT setempat menguasai kartu ATM PKH warganya dan melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan pemilik. Akibatnya, dana bantuan sering tidak diterima secara penuh.
“Kalau tarik tunai itu potongannya bukan Rp5 ribu atau Rp10 ribu, tapi bisa sampai Rp50 ribu kalau ambil banyak. Belum lagi uangnya diambil sama RT. Kadang dibilang saldo kosong, padahal dananya sudah cair,” ujar salah seorang warga, Minggu (16/8/2025).
Warga lain juga menambahkan, sering kali ketika kartu ATM diminta kembali oleh pemilik, saldo di dalamnya sudah terkuras. “Kalau kartunya diminta, biasanya udah kosong, padahal bantuan masuk. Kadang PIN juga diganti sepihak. Pas dicoba gesek malah salah PIN, kartunya keblokir. Kalau sudah begitu minta tolong ke RT ya dibiarkan saja, nggak dibantu. Itu kejadian dialami oleh keluarga sini ,” ucapnya.
Tidak hanya itu, persoalan serupa juga terjadi pada distribusi bantuan pangan bagi korban bencana. Seorang keluarga korban longsor mengaku, bantuan beras 25 kilogram yang seharusnya mereka terima justru sempat tertahan di rumah RT.
“Pas bulan puasa itu, keluarga saya yang kena longsor dapat bantuan beras, katanya 25 kilo. Tapi berasnya ditaruh di rumah RT lama nggak dibagiin. Baru dikasih setelah ada yang lapor, itu pun tengah malam. Pas dibagikan, bukan 25 kilo, tapi ada yang cuma 19 kilo, ada yang 20 kilo. Katanya sih sebagian dipakai sendiri, dikasih ke keluarganya,” ungkap warga tersebut.
Dugaan praktik penyunatan bantuan ini menimbulkan keresahan luas. Warga mendesak pemerintah desa, dinas sosial, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan investigasi.
Kasus di Desa Plaosan ini menyoroti lemahnya pengawasan distribusi bantuan sosial di tingkat lokal. Tanpa transparansi dan kontrol ketat, baik bantuan uang tunai melalui PKH maupun bantuan pangan rawan diselewengkan oleh oknum aparat lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta tanggapan dari pihak pemerintah desa maupun perwakilan RT terkait dugaan tersebut.
